Kala Monumen Sejarah Dihilangkan

Monumen-monumen bersejarah satu persatu disulap menjadi puing-puing yang akhirnya berubah menjadi bangunan-bangunan mewah. Tidak banyak kisah yang tersisa kecuali nama dan cerita kejayaan masa lalu.

Alkisah, pada tahun 1875 lalu , seorang pendatang China daratan yang bernama Chong Fung Nam atau lebih dikenalTjong A Fie-kelak menjadi milyalder Kota Medan-tiba di Deli.

Pada tahun 1886, kemajuan imperium bisnisnya menjadi latar belakang pemindahan pusat kerajaan bisnis Tjong A Fie ke Medan.Pada saat itu, Medan masih merupakan kampung kecil yang terkonsentrasi di Kesawan. Hingga pada akhir hayatnya 4 Februari 1921, milyarder sekaligus dermawan dan pelopor Kota Medan itu memiliki 21 perkebunan serta sejumlah kontribusi lainnya di Medan.

Dikenal sebagai wirausahwan disebabkan kelihaiannya mengembangkan bisnis dalam berbagai sektor, seperti perkebunan, pendidikan,  perbankan, transportasi, Rumah sakit, perdagangan, pertokoan, pertambangan, perumahan. Disamping itu, dikenal pula sebagai dermawan karena sifat kedermawanannya dan  pendiri kota Medan yang turut serta dalam pembangunan beragam fasilitas serta keikutsertaanya dalam Dewan Kota.

Laju perkembangan Perkebunan Deli (Deli Plantations) yang mengesankan sekaligus menjadi prasyarat awal pengembangan kampung Medan menjadi Kota sesuai dengan peta pemerintah kolonial. Sejalan dengan itu, berbagai sarana dan prasarana dibangun untuk mewujudkan Medan menuju Kota Praja (gemeente), seperti perhotelan, perbangkan, transportasi, pendidikan, jalan dan jembatan, kantor pos, perkantoran, pertokoan, perumahan, rumah sakit hingga tempat peristirahatan seperti hotel yang terdapat di  Brastagi dan Parapat.

Sekarang, bangunan tersebut tidak semuanya masih bisa berdiri kokoh. Satu persatu mulai termakan usia. Ada yang roboh karena waktu, ada juga yang hancur karena disengaja oleh si pemilik bangunan.

***

Siang itu, 10 September 1999, Badan Warisan Sumatra (BWS) telah siap dengan senjata barunya untuk menyelamatkan bangunan tua di Kota Medan. Sebuah amplop berisi permohonan untuk melindungi sederet daftar bangunan dan kawasan bernilai sejarah dengan peraturan perundang-undangan daerah (perda) telah siap di tangan. Surat itu ditujukan kepada Walikota Medan.

Sebelas tahun berlalu, nasib surat itu belum juga terjawab. Selama itu pula BWS terus berjuang menyelamatkan bangunan-bangunan bersejarah yang seharusnya dilindungi oleh perda. Memang sebelumnya telah ada 42 bangunan yang telah dilindungi berdasarkan Perda tahun 1988. Namun, bangunan bersejarah di Kota Medan jauh lebih banyak dari angka tersebut.

Tahun 2002 silam, BWS bekerja sama dengan mahasiswa Jepang dan Medan melakukan riset mengenai jumlah bangun bersejarah sebenarnya.  Hasil riset tersebut menunjukkan ada 600 bangunan bersejarah yang pernah berdiri di kota yang di kenal dengan tembakau Deli ini.

Khairul, Humas BWS mengeluhkan mengenai ketidakjelasan surat permohonan tersebut. Menurutnya, bangunan tua yang telah dimasukkan ke dalam daftar revisi harus cepat dilindungi sebelum pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengambil alih bangunan tersebut.

***

Ketika ditemui di kantornyaKhairul menyambut dengan ramah. Berbagai perlengkapan telah disiapkannya untuk memberi gambaran mengenai kondisi bangunan bersejarah di Medan kini.

Sebuah album foto tua diletakkan di atas meja. Selain itu, beberapa dokumen dan buku juga terlihat di sana. Sesekali tangan Khairul lihai membuka lembaran album foto bangunan bersejarah yang diletakkannya tadi. Ia mulai bercerita satu per satu tentang bangunan yang bernilai dan unik namun telah hilang keberadaan fisiknya.

Salah satu yang cukup menyayat hati adalah kisah Gedung Kerapatan. Gedung yang selama ini dikenal sebagai eks kantor Bupati Deli Serdang itu, dihancurkan 20 tahun silam tanpa alasan jelas. Bahkan, hingga sekarang hanya puing-puing yang tersisa tanpa ada tanda-tanda pembangunan kembali.

Selain itu, nasib yang sama juga harus diterima bangunan yang dikenal dengan sebutan Vila Kembar. Bangunan yang diperkirakan dibangun pada awal abad ke-20 ini awalnya terdiri atas empat vila yang berjejer di sisi Jalan Diponegoro. Kini, tinggal satu vila yang masih terjaga dengan baik, yakni yang digunakan sebagai kantor salah satu bank internasional. Sisanya, sudah dihancurkan untuk dijadikan hotel.

Dalam UU Cagar Budaya No 5 Tahun 1992 telah diatur mengenai kriteria  sebuah bangunan sejarah yang dibagi beberapa tipe yaitu  tipe A, B, dan C.

Gedung yang memiliki nilai sejarah yang tinggi, baik itu tempat tinggal raja, pembuangan pahlawan, dan sebagainya dikelompokkan ke dalam Tipe A. Bangunan yang dimasukan ke dalam Tipe B adalah bangunan yang mengandung nilai arsitektur yang tinggi dan khas. Dan gedung yang memiliki umur kurang lebih 50 tahun dikelompokkan ke dalam Tipe C.

 

Kurangnya Perhatian

Bangunan bersejarah yang tidak terawat bahkan hancur sekalipun telah menjadi cerita lama di kota ini. Tak pelak, hal ini dianggap enteng oleh kalangan tertentu yang sebenarnya mempunyai peran penting dalam pelestarian bangunan sejarah.

Sudah bisa ditebak, dana selalu menjadi korban. Hal ini dipaparkan oleh Ratna, pemerhati situs sejarah sekaligus dosen di Departemen Ilmu Sejarah USU. “Masalahnya ya cuma di dana,” ujar Ratna sambil tersenyum ketika ditemui SUARA USU di ruang kerjanya.

Menurutnya, selain pemerintah yang kurang serius menyikapi masalah ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai sejarah juga minim. Sehingga ujung-ujungnya bangunan sejarah itu dibumiratakan begitu saja. Lagi-lagi masalah ekonomi yang menjadi dalih.

 Dispar: Ini bukan tanggung jawab Pemko

“Tanggung jawab sepenuhnya itu kepada pemilik bangunan, bukan kepada Pemerintah Kota Medan,” ungkap Adriani, Kepala Seksi Sejarah dan Keperbukalaan Dinas Pariwisata (Dispar) Medan,datar.

Ucapan ini cukup menyentak. Setelah menyimak cerita BWS dan pemerhati bangunan sejarah lainnya, mereka berharap pemerintah yang mengambil sikap mengenai kasus ini. Ternyata pemerintah juga tidak bisa memberikan suatu jaminan mengenai penghancuran bangunan di Kota Medan.

Padahal secara terang-terangan pemerintah telah mengeluarkan keputusannya dalam Perda Nomor 6 Tahun 1988 mengenai 42 bangunan tua yang akan dilindungi. Namun, sama saja. Tiga bangunan yang telah dilindungi dalam Perda tersebut, dalam hal ini Gedung Kerapatan  di Jalan Katamso, bekas kantor Dinas Pekerjaan Umum di Jalan Listrik dan bekas kantor Perminadi Jalan Sudirman telah dihancurkan.

Alasan penghancuran ini beragam. Sebagaimana disebutkan di atas, ada yang dirobohkan demi kepentingan bisnis seperti membangun hotel. Ada pula dengan alasan akan direnovasi, namun hingga kini tak nampak tanda-tanda adanya pembangunan kembali di sisa bangunan lama yang telah hancur.

Ketika ditanyai masalah itu, Adriani menjelaskan bahwa pemerintah hanya mampu memberikan perlindungan berupa mengalokasikan biaya perawatan seperti mengecat kembali bangunan-bangunan itu. Untuk penghancuran, sepenuhnya hak si pemilik bangunan.

Lain lagi pendapat para wakil rakyat di DPRD Sumatera Utara ketika ditanyai masalah bangunan bersejarah di Kota Medan. Muslim Maksum, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, hal tersebut merupakan kesalahan Pemko Medan periode lalu. Menurutnya, Perda yang telah sama-sama disepakati ini sudah dikangkangi keberadaannya. Perda ini terkesan hanya sebagai catatan-catatan yang tidak harus dipertanggungjawabkan.

Menurut Adriani, secara teknis perda tersebut tidak mempunyai power sama sekali. Sehingga pemko hanya mampu memberikan perlindungan dalam bentuk perawatan saja. Itu pun tidak terlalu jauh dilakukan karena pemko beranggapan si pemilik bangunan tidak suka pemko ikut campur terlalu jauh terhadap bangunan yang mereka kelola.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top