Dilema Amplop dalam Jurnalisme

Belakangan amplop menjadi salah satu penyebab hilangnya idealisme wartawan dalam melakukan reportase. Hasil riset AJI tahun 2010 lalu, hampir semua wartawan di Medan menerima amplop.

Prof MD, pakar komunikasi asal Universitas Sains Malaysia tampak tenang di ruang rapat Gedung Pusat Perkuliahan Laboraturium Ilmu Dasar dan Umum USU, Kamis (20/10). Agendanya ia akan bertemu dengan beberapa wartawan dari surat kabar Medan untuk wawancara.

Prof MD- sapaannya, menggunakan setelan batik putih abu-abu kilat dan pantalon hitam pagi itu. Sebuah meja panjang yang mampu menampung 20 peserta rapat di depannya.Beberapa buku komunikasi dan aturan pers yang berlaku di Malaysia menumpuk di meja.

Tidak lama kemudian, tiga orang perempuan dan dua orang pria memasuki ruangannya. Mereka adalah wartawan yang ditunggu sang profesor. Kelima wartawan tersebut mengaku berasal dari Harian Medan BisnisHarian SoreHarian MandiriSindo, dan Waspada Online.

Sesi wawancara pun mengalir begitu saja. Hanya dua orang yang aktif bertanya. Yang lain sibuk mencatat. Pembahasan hari itu menyangkut pentingnya Depertemen Ilmu Komunikasi USU menjadi fakultas.

Setengah jam berlalu, sesi wawancara pun selesai. Kelima wartawan tadi kembali ke lantai dasar. Salah seorang dari mereka memegang sejumlah amplop putih.“Berapa isinya Bang? 200?”. Yang ditanya tak menjawab.

Menurut salah seorang panitia yang mengundang kelima wartawan tadi, amplop itu berisi Rp 50 ribu per orang. “Gak sanggup lah banyak-banyak. Kita harus ikut mindset wartawan itu, kalau gak, berita gak naik,” ujarnya.

***

Mita-sapaan akrabnya bekerja di salah satu harian yang fokus kepada bisnis. Selama masa magang enam bulan, telah dibekali untuk tidak meminta apapun dari narasumber. Ia sendiri berniat tidak menerima pemberian dari narasumber. Namun, belakangan ia merasa perlu untuk menerima ‘tunjangan’ dari nara sumber tersebut.

Harian ini sendiri tidak melarang wartawannya menerima ‘ucapan terima kasih’ narasumber dengan catatan tidak mempengaruhi berita. Aturan larangan meminta sesuatu baik barang maupun uang dari narasumber tetap berlaku. Kalau melanggar, sanksinya berat, langsung dipecat.

Mita menceritakan, cukup mudah untuk mengetahui sebuah berita dipengaruhi dari amplop atau tidak. Biasanya dari pemilihan sudut pandang berita. “Kalau berita yang dihasilkan berbanding terbalik dengan yang diproyeksikan, maka redaktur akan cari tahu penyebabnya.”

Menurut Mita, umumnya ada dua jenis kegiatan umum yang bisa ‘menghasilkan’ amplop. Pertama, konferensi pers atau acara yang mengundang banyak wartawan. Dalam hal ini wawancara dilakukan secara beramai-ramai. Sisanya ialah kegiatan wawancara yang dilakukan perorangan. Maksudnya, wartawan menemui narasumber langsung.

Awalnya, Mita berusaha menghindari pemberian dari narasumber atau instansi tempat ia meliput. Biasanya, ia diberikan hadiah berupa uang atau barang yang juga dibagikan kepada seluruh wartawan yang hadir. Namun, untuk liputan yang ia lakukan seorang diri pun, narasumber terkadang ingin memberi amplop juga.“Jangan salah, amplop zaman sekarangudah berubah. Ada juga yang langsung transfer via atm,” katanya.

Mita mengaku sempat kebingungan dengan keadaan di lapangan. Ia sering melihat banyak acara atau konferensi pers yang memberikan ‘buah tangan’ kepada wartawan yang meliput. Sebab itu, ia mencoba berdiskusi dengan seorang wartawan kenalannya yang lebih senior. Kata Mita, umumnya setiap instansi, baik pemerintahan atau swasta telah memiliki anggaran tersendiri untuk dibagikan kepada media.

Mita menambahkan, penyebab wartawan menerima amplop dikarenakan oleh gaji yang tidak memadai. Sehingga wartawan perlu pemasukan lain untuk menunjuang profesi dan kehidupannya. Untuk masa magang di tempatnya bekerja ia mendapat Rp 800 ribu. Sedangkan untuk wartawannya digaji Rp 1,3 juta per bulan di luar insentif, dan tunjangan lain seperti asuransi kesehatan. Insentif yang dimaksud ialah jumlah berita yang berhasil naik di media cetak. Semakin rajin dan kreatif seorang wartawan, maka semakin tinggi pula gajinya.

Darma, mahasiswa USU di salah satu fakultas juga membenarkan mengenai banyaknya wartawan yang menerima amplop dalam menjalankan tugas peliputan. Kini ia bekerja di salah satu media yang terbit setiap hari kecuali minggu. Menurutnya, wartawan menerima amplop sudah menjadi hal yang biasa. “Semua wartawan seperti itu,” ungkapnya gamblang.

Darma sendiri mengaku hampir tiap kali liputan selalu menerima amplop. Biasanya ia menerima Rp 100 ribu.“Sebagai pengganti uang bensin lah.” Alasan Darma menerima amplop lagi-lagi karena gaji kecil. Ia mengatakan dalam satu bulan hanya dibayar Rp 900 ribu

Menurut penuturan Darma, wartawan senior tempatnya bekerja juga tidak segan-segan menerima amplop. Bahkan kalau tidak ada acara berita seremoni yangmemberikan amplop secara suka rela, wartawan yang tugasnya ngepos suka mencari kesalahan-kesalahan. Ia memberikan contoh mengenai kasus Rumah Sakit Pirngadi. Wartawan sengaja memotret toilet-toilet kotor di rumah sakit Pirngadi. Kemudian membawanya ke direktur rumah sakit agar memberi sejumlah uang jika tidak mau dimuat di media.

Selain Darma, Citra-bukan nama sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Citra bekerja di harian yang terbit untuk wilayah Aceh dan Medan. Awalnya ia menolak menerima amplop. Namun, lama kelamaan kebutuhan yang mendesak serta gaji yang kecil, membuat ia harus suka rela menerimanya.

Alasan lain ia menerima amplop karena pihak panitia yang sedang menyelenggarakan acara terkesan memaksa mereka untuk menerimanya. Ia tidak tahu pasti darimana dana itu berasal. Yang jelas disetiap acara konferensi pers dan seremoni hampir selalu ada ‘oleh-oleh’ untuk wartawan yang meliput.

***

Pagi itu Jumat, (21/10) J Anto, Ketua Yayasan Kajian Informasi Pendidikan dan Penerbitan Sumatera (KIPPAS), menggunakan setelan putih hitam. Ia mengenakan kemeja putih lengan pendek, dan celana kain hitam panjang. Di depannya terdapat sebuah komputer jinjing yang sedang menyala. “Ini pelangaran kode etik tingkat berat!” ekspresi Anto berubah saat menyikapi maraknya oknum wartawan yang menerima amplop. Menurutnya, oknum wartawan semacam ini tidak hanya melanggar kode etik, tapi juga telah melanggar hukum. “Kita harus bisa memaknai suap dalam arti yang lebih luas,” ujarnya lagi.

Mengenai alasan minimnya gaji wartawan yang menerima amplop, Anto mengaku ini merupakan sebuah dilema. Wartawan yang bergaji rendah mestinya menyadari sejak awal konsekuensi memilih profesi ini. Apalagi menyangkut kesejahteraan. “Wartawan bisa saja menulis di koran lain untuk pemasukan tambahan,” saran Anto.

Seorang wartawan memperoleh mandat publik dalam menyampaikan berita. Publik sendiri hanya membeli apa yang dilihatnya, tidak peduli bagaimana proses di dalamnya. Ia mengatakan pemberitaan yang dilakukan sesuai dengan yang dijanjikan dalam moto medianya, publik tidak semua tahu itu.

“Tahunya publik tentu tidak seperti tahunya media massa.” Kali ini Anto benar-benar menyayangkan sikap oknum wartawan yang menerima amplop. Menurutnya, amplop itu telah mengubah keaslian suatu berita. Bisa jadi berita tersebut tidak cover both side maupun merugikan salah satu pihak. Bahkan untuk mendapatkan ‘tunjangan’ ini, beberapa oknum wartawan melakukan pemeresan dengan berita yang dibuat-buat.

Anto bercerita tentang Walikota Pematang Siantar yang pernah melapor ke KIPPAS terkait pemerasan yang dilakukan oknum wartawan ini. “Istrinya pernah mengadu pada kita lewat telepon,” tutur Anto.

Kemudian pihak KIPPAS mengundang Walikota tersebut untuk diskusi. Di tengah diskusi inilah walikota tersebut bercerita mengenai perilaku oknum wartawan yang memerasnya. Ceritanya, sang walikota sempat dibangunkan tengah malam oleh seorang wartawan yang mendatangi kediamannya untuk diminta bantuan sejumlah uang karena istri wartawan tersebut akan melahirkan.

Setiap Jumat, menurut penuturan Anto, ada 70 wartawan yang ngepos di kantor Walikota Pematang Siantar. Setiap Jumat walikota harus mengeluarkan sejumlah uang. “Jadi curhat ini disampaikan ke forum yang kebetulan dihadiri oleh wartawan Pematang Siantar,” tutur Anto.

Keesokan harinya muncul berita walikota mengeluh perilaku wartawan Siantar. Esoknya lagi, muncul pemberitaan tentang keharusan walikota untuk meminta maaf kepada wartawan. Sejak saat itu, apapun kegiatan walikota, sekalipun kegiatan pribadi, menemui kerabat di Jakarta akan diberitakan miring oleh wartawan. “Walikota suka-suka pergi ke Jakarta, meninggalkan urusan dinas,” kata Anto. Ini merupakan risiko publik figur.

Anto menambahkan, di lain pihak oknum wartawan dan pemerintah telah melakukan perselingkuhan kekuasaan terkait amplop yang mempengaruhi pemberitaan. Contoh kasus lain menurut Anto, ketika sejumlah guru mengeluh karena dana tunjangan mereka dipotong oleh pihak Dinas Pendidikan.

Ketika wartawan melakukan konfirmasi ke kepala Dinas, ia mengatakan tidak ada pemotongan. “Kalau ada saya pecat pegawai tersebut!” terang Anto menirukan ucapan kepala Dinas. Kemudian pihak Dinas Pendidikan mengatakan mungkin hal ini dilakukan oleh pihak bank. “Hal ini lebih tidak mungkin,” tegas Anto. Pihak bank otomatis akan membantah.

Menurut Anto, hal ini adalah bentuk perselingkuhan antara wartawan dengan pejabat dinas. “Darimana logikanya pegawai bank memotong tunjangan guru yang ditransfer honornya,” tambah Anto penuh tanya. Pemotongan sepihak oleh bank tentu akan mengganggu kredibilitas sebuah bank.

Anto menambahkan, tindakan lain yang sering dilakukan wartawan adalah ngepos di instansi-instansi tertentu. Di kantor pengadilan, seorang wartawan bahkan menjadi makelar kasus. Hal seperti ini sudah lama terlihat di kantor polisi, wartawan bahkan menjadi penghubung antara polisi dengan pelaku kejahatan.

Ketika ditemui, Rika Yoez, Ketua Aliansi Jurnalisme Indonesia (AJI) untuk Medan sedang berkantor di tempatnya bekerja, Radio Kiss FM. Rika mempunya pandangan yang sama dengan Anto terkait wartawan amplop. Menurutnya, gaji yang kecil tidak serta merta bisa menjadi pembenaran menerima amplop. Riset yang dilakukan AJI untuk seluruh wartawan di Medan tahun 2010 lalu, hampir seluruh wartawan menerima tunjangan tambahan dari narasumber. Bentuknya macam-macam. Ada uang, barang, bahkan rumah dan mobil.

Menurut Rika, gaji memang bisa dijadikan faktor utama. Tapi masih banyakwartawan yang bergaji di atas UMR tetap terima.“Sekarang bukan cuma gaji, tapi lebih kepada sifat idealis wartawan itu sendiri. Kalau dia jujur ya sudah pasti tidak mau nerima.”

Rika mengaku, AJI sendiri punya aturan ketat terhadap kode etik wartawan. Terutama tentang penerimaan amplop. Dalam kode etik AJI, pada Pasal 6 menyebutkan bahwa wartawan dilarang menerima suap. Suap di sini maksudnya adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Namun Rika menegaskan, pemberian goody bag pada saat acara seremoni tidak menyalahi aturan. “Tidak apa-apa, asal harga barangnya masih pada batas kewajaran. Itu tidak digolongkan amplop”

Rika mengaku tidak ada sanksi jelas apabila wartawan tersebut menerima amplop. “Bagaimana mau bikin aturan, pemerintah saja menyediakan anggaran untuk wartawan tiap konferensi pers dan acara seremoni lain,” terangnya.

Menurut Rika, pemerintah terkesan memelihara wartawan tersebut. “Susah kalau dibuat peraturannya, pemerintah aja begitu.”

Untuk AJI sendiri, rika mengatakan bahwa tidak ada aturan pemenjaraan bagi wartawannya yang ketahuan menerima amplop. “Sanksi paling tegas dari AJI cuma mencabut status keanggotaanya.”

Namun, mulai tahun 2009 hingga 2011 Rika mengaku belum ada wartawan AJI yang menerima suap. “Tidak ada, sejauh ini masih di dalam koridor,” tutupnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top